PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelengarakan kegiatan belajar – mengajar. Sekolah di pandang sebagai wadah pertemuan antara guru dengan murid, terjadinya proses transformasi nilai – nilai budaya, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, yang diperoleh melalui proses pembelajaran di sekolah.
Sebagai suatu organisasi, sekolah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan pencapaian tujuannya secara optimal sehinga keberadaan sekolah di tengah – tengah mayarakat benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
Sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki standar mutu atau kualitas yang baik. Untuk menjadi sekolah yang baik dan bermutu, sebagai suatu organisasi atau lembaga pendidikan maka kepala sekolah sebagai pemimpin bersama – sama dengan seluruh personil personil bawahannya, baik guru- guru maupun staf tata usahanya, bekerja sama melakukan upaya – upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dikelola oleh organisasinya.
Kualitas suatu sekolah tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya saja melainkan juga di tentukan oleh tersedianya fasilitas yang memadai berupa sarana dan prasarana sekolah serta lingkungan yang kondusif, dalam arti bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah itu harus berjalan aman, nyaman, dan terkendali. Namun semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya adanya pemenuhan akan tersedianya fasilitas sekolah yang cukup memadai.
Agar semua fasilitas dan sarana pendidikan terpenuhi sekolah memerlukan suatu dana atau anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.Dengan kata kata lain bahwa sekolah membutuhkan anggaran ( biaya ) agar pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik.
Anggaran atau biaya merupakan komponen utama yang dapat menggerakkan aktifitas di sekolah.Bia( oleh sekolah , peserta didik, dan/atau keluarga peserta didik) dan biaya tak langsung (seperti in come – in come yang dilewatkan). Perhatian terbanyak dicurahkan pada biya – biaya langsung, miungkin karena akibat biaya – biaya seperti ituterasa langsung dan kuat pembayar beban,pendidikan dan pajak,tentu saja karena statistic – statistic tentang belanja – belanja sekolajh itu mudah dibuat dan didapat (atau dapat diestimasi). Biaya – biaya tak langsung memerlukan rujukan – rujukan. Pada umumnya biaya langsung ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat yang beerkaitan dengan system – system sekolah.
Hal ini menurut Cohn (1979) berlaku bagi system sekolah public,karena ongkos pengajaan dan ongkos- ongkos lain dalam sekolah – sekolah dasar sampai SLTA praktis nol; dalam college – college dan universitas – universitas public, biaya – biaya itu jauh lebih kecil disbanding yang dalam institute – institusi privat.Tetapi sejumlah biaya langsung juga dipikul oleh para peserta didik dan/atau keluarga mereka. Contoh (1) biaya – biaya tambahan untk kamar , pangan ,dan sandang, (2) biaya – biaya transportasi ked an dari sekolah ; (3) biaya pasokan- pasokan seperti buku – buku perlengkapan kesenian dan olah raga.Pembiayaan suatu kegiatan bagaimana mencari dana dan bagaimana menggunakan dananya. Istilah pembiayaan pendidikan ; analisis pengeluaran dan penerimaan,dana menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non formal.
Aspek yang perlu diperhatikan (1) memprediksi kebutuhan pendidikan;(2)alokasi setiap komponen biaya;(3) analisis sumber,darimana dana dapat diperoleh;dan(4) pengawasan keuangan; cocok tidak antara perencanaan dan penggunaan anggaran. Perlu dicatat bahwa biaya – biaya pendidikan addalah estimasi – estimasi terabaikan dari kalkulasi – kalkulasi seperti biaya – biaya – biaya untuk perpustakaan , pendidikan di rumah, institusi – institusi agama, dan civic, media berita,buku dan majalah,dan lain – lain. Dalam konteks pemerintah kota/kabupaten biaya – biaya pendidikan yang harus dipenuhi seluruh penyelenggaraannya mencakup pendidikan formal persekolahan dan nonformal.


B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana Pembiayaan pendidikan dan Politik di Indonesia ?”.

C. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan secara tertulis kepada pembaca terutama mahasiswa tentang seluk beluk pembiayaan dalam pendidikan dan politik yang terjadi di Indonesia.

D. Manfaat
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari tulisan ini, adalah:
1. Sebagai masukan berharga untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan pendidikan
2. Dapat dijadikan sebagai obyek penelitian untuk studi selanjutnya.






BAB II
PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Pendidikan dan Politik
1. Konsep dan Pengertian
Secara bahasa biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi, biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dan biaya pendidikan menurut Prof. Dr. Dedi Supriadi, merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang).
Nanang Fattah menambahkan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis,dll).
Bagi sekolah formal,biaya pendidikan menyangkut proses bagaimana pendidikan dihasilkan melalui jalur penyelenggaraan sekolah, pendistribusian pendidikan diantara individu dan kelompok – kelompok yang memerlukan, berapa bamyak biaya yang dihabiskan oleh masyarakat dalam kegiatan pendidikan,dan kegiatan pendidikan macam apa yang harus diseleksi. Biaya pendidikan terutama untuk membiayai kegiatan operasional sekolah seperti manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran merupakan salah satu aspek yang menentukan arah keberhasilan kegiatan belajar mengajar; baik secara langsung maupun tidak langsung.Kegiatan belajar dan mengajar pada tiap sekolah merupakan kegiatan inti dan suatu proses yang saling berkaitan satu sama lainnya.
Kegiatan belajar yang baik ternyata didukung oleh penerapan disiplin sekolah,kinerja guru,sarana dan prasarana yang ada, fasilitas pembelajaran, keadaan peserta didik,dan partisipasi orangtua yang kesemua kegiatan ini memerlukan dukungan biaya. Ketersediaan dana yang cukup,memperlihatkan kecenderungan kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan baik, antara lain mendorong kinerja guru yang lebih bersemangat dan lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran,kegiatan kurikulum baik intrakurikulum ,kokurikulum dan kegiatan ekstra kurikulum yang bermutu, pelayanan administrasi ketatausahaan yang simple,rapi,dan tepat. Penjelasan utama peningkatan biaya pendidikan pada tahun – tahun terakhir ini menurut Vaizey (1972) ada hubungannya dengan tekanan sosial. Pendidikan yang diinstruksikan dari group – group sosial ekonomi menghaapkan menuju system pendidikan yang formal dan terarah.
Tekanan sosial membentuk tidak hanya pendidikan secara murni tetapi menyatukan antara pendapatan dengan ekonomi. Dikotomi antara sosial dan ekonomi sangat sulit digambarkan dan dikatakan dalam pendidikan.Apakah tuntutan pendidikan lebih cenderung dipengaruhi oleh tekanan sosial atau tekanan ekonomi. Pendidikan lebih dapat dipengaruhi secara keseluruhan yang merupakan kombinasi dari hubungan sosial dan ekonomi. Intinya, ekonomi pendidikan berkepentingen dengan (1) proses memproduksi pendidikan; (2) distribusi pendidikan diantara kelompok-kelompok dan individu-individu yang saling bersaing.; dan (3) persoallan-persoalan tentang berapa harus dibelanjakan oleh pemerintah yaitu investasi mendirikan sekolah, membayar guru dan personal sekolah, membayar operasional sekolah, membayar fasilitas belajar di kelas dan sebagainya; (4) persoalan-persoalan tentang berapa uang yang harus dibelanjakan dan apa komponennya oleh masyarakat maupun dari individu-individu untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, dan (5) tipe-tipe kegiatan pada pendidikan mana yang harus dipilih.
Sekolah pada tatar teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya yang dibutuhkan untuk operasional sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang akan diperolehnya. Secara poltis pagu anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah menjadi penting tetap harus diperjuangkan oleh sekolah dan masyarakat. Jika pemerintah tidak menyediakan dana penyelenggaraan sekolah yang memadai, maka akan sulit memperoleh mutu. Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah tersedianya SDM berpendidikan. Akan tetapi SDM suatu bangsa itu berpendidikan dalam arti telah meluluskan berbagai jenjang pendidikan atau persekolahan, jika tidak didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan teknologi, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan lambat. Pendidikan yang dimaksud disini, adalah pendidikan yang bermutu, yaitu lulusannya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, serta etika bermasyarakat yang baik pula.

2. Investasi Pendidikan

Melalui investasi pendidikan dasar dan menengah bagi suatu bangsa, mislanya, berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan pembangunan. Dalam waktu yang bersamaan, jalan yang paling efektif adalah membantu masyarakat memperoleh kemanfaatan pembangunan dengan cara memperluas akses anak-anak terhadap pendidikan yang bermutu pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Bangsa yang memberi prioritas utama pembangunan pendidikan memberi keuntungan dan manfaat yang besar sekali bagi Negara yang menyiapkan SDM. Bangasa itu akan megalami kemajuan yang berarti. Sebagai suatu investasi pendidikan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh karena itu diperlukan biaya pendidikan yang besar.
Cohn (1979:30) mengemukakan bahwa pendidikan menempatkan manusia menjadi terdidik sebagai orang yang sukses secara ekonomi dan sosial. Manusia sebagai modal dasar diinvestasikan dalam jenjang dan jenis pendidikan yang sifatnya umum dan spesifik dalam bentuk latihan kerja. Manusia yang terdidik akan mengahasilkan produk kerja yang tinggi dan bermutu dengan segala fasilitas dan kesempatan serta pengelolaan kerja yang mendukung, dan penghasilan yang meningkat bagi yang bersangkutan sesuai kualitas kerja yang ditampilkan. Investasi pendidikan telah membuktikan secara luas memberi keuntungan baik bagi individu maupun masyarakat. Penanaman modal dalam pendidikan dapat mneingkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi manusia oleh para politisi, birokrat, dan masyarakat harus mempunyai visi yang sama yaitu investasi pembangunan SDM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.


3. Pendekatan Cost Benefit Analisis.


Pengukuran terhadap keuntungan investasi pendidikan menurut Psacharopaulos (1987) dilakukan melalui pendekatan teknik-teknnik “cost benefit analysis” untuk membandingkan total biaya pendidikan atau total cost of education baik untuk individu maupun masyarat, dengan pengembalian yang diharapkan atau expected returns dari investasi dalam persekolahan ataupun on the job training. Hal ini merupakan ukuran rate of return dari investasi pendidikan baik secara pribadi maupun sosial (private or social rate of return).
Fangerlind, Ingemar dan saha (1983) mengemukakan bahwa teori human capital pertama sekali diperkenalkan oleh Theodore Shultz (1960) dalam tulisannya yang bertema investment in human capital, ia menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh diartikan sebuah “konsumsi”, tetapi pendidikan harus diartikan sebagai “investasi” produktif.
Investasi pendidikan adalah pembiayaan modal pengadaan sarana dan prasarana pendidikan , dan biaya pengelolaan yaitu pembiayaan guru, pegawai,PBM dan KBM,administrasi,tata usaha dan pemeliharaan termasuk perawatan inventaris dan sarana lainnya. Persoalannya siapa yang bertanggungjawab terhadap pembiayaan pendidikan dan siapa yang memakai, kemudian siapa yang terkait dengan perencanaan kerja pendidikan dan sekolah. Bagi individu pendidikan akan meningkatkan kemampuan ekonomis dan kecerdasan individu. Individu yang telah mengikuti pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu disebut sebagai investasi dari manusia (human investment) yang tercermin dalam keterampilan atau skill, pengetahuan dan produktifitas kerjanya menghasilkan nilai ekonomi bagi dirinya maupun masyarakatnya.
Analisis biaya manfaat merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan. Metode ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi.
Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikerluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya sattuan dianggap standard an dapat dibandingkan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Analisis mengenai biaya satuan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan menggunakan sekolah sebagai unit analisis. Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan kita untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber di sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat, pemerintah untuk pendidikan. Disamping itu, juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan.
Pendidikan merupakan sumber kunci pembangunan ekonomi suatu bangsa sekaligus sebagai outcome proses pembangunan. Kepustakaan ekonomi internasional sangat jelas menerangkan bahwa investasi pendidikan di suatu Negara dalam menyelenggarakan sekolah dapat diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi suatu bangsa. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Johns dan Morphet (1975) bahwa pada Negara tertentu pendidikan merupkan salah satu penyumbang utama bagi pertumbuhan ekonomi.


4. Mengukur Biaya Pendidikan

Didalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan makro.
Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan disetiap negara. Satuan biaya pendidikan disetiap negara sangat bervariasi, yang disebabkan oleh perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan. Untuk membandingkan biaya pendidikan pada tiap jenjang ditiap negara, teknik yang dilakukan adalah dengan membandingkan biaya operasional pendidikan dan sumber keuangannya, yang bisa dilihat dari persentase GNP dari tiap negara.

b. Pendekatan mikro.
Pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan-gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan. Perhtitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut:

Sb (s,t) = f [K (s,t) : M (s,t)]
Keterangan:
Sb : satuan biaya murid per tahun
K : jumlah seluruh pengeluaran.
M : jumlah murid
s : sekolah tertentu, t : tahun tertentu

Selain itu biaya pendidikan menurut nanang fattah tidak hanya berorientasi pada uang saja, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (oppurtunity cost) yang sering juga disebut income forgone (potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran, atau menyelesaikan studi). Yang dapat dihitung dengan formula berikut:

C = L + K
Keterangan:
C : biaya pendidikan
L : biaya langsung dan biaya tak langsung
K : jumlah rata-rata penghasilan tamatan.



5.Tujuan Analisis Manfaat Biaya

Setelah memahami bentuk biaya maupun cara perhitungannya, dan setelah sedikit dibahas di atas, tujuan dari analisis biaya adalah untuk memberikan kemudahan, memberikan informasi pada para pengambil keputusan untuk menentukan langkah/cara dalam pembuatan kebijakan sekolah, guna mencapai efektivitas maupun efisiensi pengolahan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan.
Secara khusus, analisis manfaat biaya pendidikan bagi pemerintah menjadi acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN, dan juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan bagi masyarakat, analisis manfaat biaya pendidikan ini berguna sebagai dasar/pijakan dalam melakukan ”investasi” di dunia pendidikan. Hal ini dirasakan penting untuk diketahui dan dipelajari, karena menurut sebagian masyarakat pendidikan hanya menghabis-habiskan uang tanpa ada jaminan/prospek peningkatan hidup yang jelas dimasa yang akan dating
Didefinisikan sebagai Biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah (enrollment) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikannya, akan berguna untuk menilai berbagai alternative kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana yang kemudian dibagi dengan jumlah murid.
Mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid.


B. Kebutuhan Operasional Sekolah

Sistem penganggaran pendidikan di Indonesia menurut Clark at al (1998:25) sangat rumit dan disana tidak terdapat mekanisme yang teratur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembiayaan sewkolah atau membandingkan perbedaan biaya-biaya antarjenjang dan jenis pendidikan. Tidak ada data komprehensif mengenai biaya dan penganggaran pendidikan di sekolah dan masyarakat sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan menentukan kerangka kebijakan mobilisasi, alokasi sumber-sumber, dan efektifitas penggunaan biaya pendidikan. Tujuan pelaporan menganalisis proses penyusunan anggaran, meringkas, dan menganalisis data mngenai sumber-sumber dana, biaya-biaya pendidikan, dan pengeluaran-pengeluaran pendidikan. Dengan cara itu diharapkan dapat membantu (pemimpin pendidikan di indonesia) memahami pendanaan pendidikan nasional dan penentuan kebijakan. Mengenai pembiayaan pendidikan Clark at al ()1998 mengamnbil contoh data yang akan dikumpulkan untuk tahun 1995-1996 diharapkan dapat mengestimasi (a) pengeluaran total dan pengeluaran per peserta didik untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan; (b) besarnya anggaran pemerintah untuk pendidikan, bagaimana anggaran itu dialokasikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, dan apakah dana itu digunakan sesuai dengan kebutuhan; (c) jumlah dana pendidikan dari berbagai sumber dan pengaruhnya terhadap pengeluaran total di sekolah; (d) pengeluaran pada berbagai jenis sekolah.
Alokasi sumber-sumber daya pendidikan, proses pendidikan melibatkan produksi output-output dari himpunan input. Teknik-teknik analisis sistim dapat dipakai untuk mengevaluasi berfungsinya institusi-institusi pendidikan dan meneliti kemungkinan-kemungkinan efisiensi. Analisis pembiayaan antara lain dilihat dari aspek (1) identifikasi kebutuhan yang berhubungan dengan pembiayaan besarnya kebutuhan; (2) enrollment tentang kebutuhan setiap peserta didik; (3) jenis kebutuhan setiap peserta didik; (4) kebutuhan sarana dan prasarana; (5) biaya program. Program yang berat akan lain dengan program yang ringan. Alokasi kebutuhan penyelenggaraan program-program sekolah seperti keperluan operasional pengajaran, operasional adminstrasi dan perkantoran, operasional laboratorium, operasional perpustakaan, perawatan dan pemeliharaan, penggantian barang-barang keperluan mendesak, kebersihan dan kesehatan dapat diidentifikasi oleh kepala sekolah bersama masyarakat dan pemerintah untuk mencari solusi sehingga memenuhi keperluan yang dibutuhkan tersebut. Mengharapkan manajemen sekolah yang baik dan berkualitas tentu harus didukung ketersediaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekolah.

a. Kebutuhan Peserta Didik
Memperlancar belajar peserta didik adalah dengan memenuhi kebutuhan belajarnya. Ada kebutuhan yang dapat disediakan oleh orang tua tetapi ada juga yang harus disediakan oleh pemerintah yang diberikan ke sekolah.

b. Perlengkapan dan Peralatan
Perlengkapan pendidikan di sekolah adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlengakapan dan peralatan sekolah dipersiapkan untuk tiga komponen kegiatan yaitu (1) keperluan manajemen dan admistrasi ketatausahaan; (2) keperluan guru mengajar; dan (3) keperluan peserta didik belajar.
Investasi perlengakapan pendidikan diarahkan kepada ketiga komponen dimaksud dan kegiatan pengelolaan perlengkapan pendidikan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, investarisasi, pemeliharaan dan penghapusan. Dalam mengelola fasilitas agar mempunyai manfaat yang tinggi diperlukan arahan yang jelas, yang diperlukan jangan sampai membeli barang atau perlengakapan yang sebenarnya tidak begitu diperlukan, sementara yang benar-nenar diperlukan malah terabaikan.

c. Pemeliharaan dan Perawatan
Investarisasi perlengkapan kegiatan melaksanaknan pengurusan penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang perlengkapan yang menjadi milik sekolah. Investaris adalah suatu dokumen berisis jenis dan jumlah barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik dan dikuasai sekolah. Dokumen tersebut sebagai alat control untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengakapan sekolah, sehingga dilihat dari segi penggunaan anggaraan tidak ada dana yang over lapping atau tumpang tindih dalam membelanjakannya. Barang-barang yang sudah ada diterima, dicatat, digunakan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib rapih dan aman. Secara berkala atau incidental diadakan pengontrolan dan perhitungan baranmg persediaan agar diketahui apakh masih sesuai.

d. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan biaya untuk sarana dan prasarana sekolah merupakan indicator yang cukup berpengaruh terhadap KBM. Anggaran belanja sekolah diperlukan untuk perbaikan saran prasarana seperti merawat san memperbaiki ruang kelas serta ruang kantor, merawat dan memperbaiki lapangan olahraga dan lain-lain.
Menurut Indriyanto (1998) terdapat 2 fenomena yang dapat diamati berkenaan dengan keterssediaan sarana dan p;rasarana sekolah yakni; (1) fenomena keterbatasan yaitu keterbatasan sarana dan prasaran merupakan salah satu factor yang menonjol dalam pelaksanaan kebijakan dan program sekolah yang berada di perkotaan apalagi yang di pedesaan. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana tidak saja terjadi pada tingkat sekolah tetapi juga pada dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota maupun kecamatan; dan (2) pemanfaatan yaitu dilain pihak, unit-unit kerja dan sekolah yang telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai ternyata kurang memanfaatkannya. Hal ini terjadi karena ketersediaan sarana dan prasarana tidak dilihat dari fungsinya, tetapi sebagai simbol status, tidak dilakukan dengan pertimbangan persyaratan yang diperlukan tetapi dilakukan dengan tingkat ketersediaan dana. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana tidak dapat menjamin kualitas pelayanan belajar yang menunjang efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan sekolah.

e. Gaji guru
Charles S. Benson (1945) mengatakan mengajar sekolah public tetap merupakan suatu panggilan dengan plafon gaji relative kecil disbanding bidang-bidang lain yang memperkerjakan lulusan college. Penerimaan gaji guru di berlakukan perbedaan pendidikan antara diplomat dengan saarjana dengan pasca sarjana, yang mengikuti training atau tidak dan pengalaman kerja, diperkirakan dapat meningkatkan kinerja kependidikan. Namun perbedaan pengganjian guru sebagai PNS di Indonesia adalah golongan dan lama bekerja karena ada kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun bagi PNS. Secara riel selisi perbedaan gaji tingkat golongan mat tipis tidak mencapai 15% dari masing-masing tingkat golongan.






BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan uraian pada pembahasan diatas dapat disimpulkan:
1. Biaya pendidikan dapat dikatakan memegang peranan penting dalam keberlangsungan pendidikan. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran yang mantap, alokasi yang tepat sasaran dan efektif sehingga membuat seluruh komponen lembaga pendidikan tersebut bersinergi dan memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan.
2. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa analisis manfaat biaya pendidikan menjadi bahan perhatian yang penting bagi pemerintah, masyarakat, dan para penyelenggara pendidikan untuk menentukan langkah progresif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Investasi pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan pembangunan.


B. Saran

Pendidikan yang baik tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi tidak tepat jika ada istilah pendidikan harus murah. Pendidikan murah hanya akan menghasilkan sumberdaya manusia yang tidak berkualitas. Yang manjadi masalah adalah biaya pendidikan sekolah itu dibebankan kepada siapa, apakah orangtua, masyarakat atau pemerintah. ataukah bersama secara proporsional.
Oleh karena itu program Pendidikan Gratis haruslah dimaknai semua biaya untuk kebutuhan itu dihitung dan dibiayai oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.
Dalam pelaksanaan biaya-biaya Sarana-prasarana, gaji dan operasional harus diberikan langsung lepada sekolah, sedangkan biaya pengembangan mutu dikelola oleh dinas dan UPK/UPT non sekolah secara proporsional.
Pendidikan gratis dalam pelaksanaan juga dapat diartikan Pendidikan Gratis bagi Anak Kurang Mampu serta Anak Berbakat, sehingga dalam pelaksanaan terjadi pembiayaan subsidi silang. Dimana warga masyarakat yang mampu baik secara perorangan atau lembaga membantu kelompok lain. Pelaksanaan model yang demikian lebih menyentuh rasa keadilan.
Apabila program Pendidikan gratis tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, akan dapat memunculkan ketidak adilan, stagnasi mutu dan menurunnya kondusivitas iklim pendidikan. Dan itu sangat berbahaya akibatnya dalam jangka waktu panjang.






DAFTAR PUSTAKA

Fattah, Nanang. 2002. Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT.Rosda Karya.

Hallak, J. 1985. Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan. Paris: International Institute For Planning, UNbf ESCO.

Supriadi, Dedi. 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.Bandung: PT.Rosda Karya.

Prof. Dr. Dedi Supriadi. 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.